PEKANBARU,LIPUTANDAERAH.COM,-Panggung sandiwara jaringan setan aparat penegak hukum di Riau, kepolisian,kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan berhasil didikte pemesan perkara.
Oleh: Larshen Yunus
Larshen Yunus adalah aktivis dan pemerhati hukum serta hak asasi manusia asal Provinsi Riau. Ia menempuh pendidikan di SDN 046 Angkasa dan SMPN 8 Pekanbaru, serta aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan sejak usia dini. Saat ini, ia menjabat sebagai Direktur Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik Satya Wicaksana, Direktur Eksekutif Lembaga Perjuangan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ketua DPD I KNPI Provinsi Riau, serta Wakil Sekretaris Jenderal DPP KNPI Bidang HAM.
Di tengah tuntutan publik terhadap supremasi hukum yang berkeadilan, muncul pertanyaan mendasar yang tidak bisa lagi dihindari: masihkah aparat penegak hukum berdiri tegak sebagai penjaga keadilan, atau justru telah terseret dalam pusaran kepentingan yang melemahkan independensinya?
Bagi sebagian kalangan, terutama mereka yang tumbuh dalam tradisi aktivisme, diam bukanlah pilihan. Ada tanggung jawab moral untuk terus bersuara ketika keadilan dipertaruhkan. Pengalaman panjang dalam dunia gerakan sosial menunjukkan bahwa integritas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi oleh keberanian para penegaknya dalam menjaga prinsip.
Dalam konteks tersebut, kondisi penegakan hukum di Riau belakangan ini memunculkan kekhawatiran serius. Sejumlah perkara yang mencuat ke ruang publik menghadirkan pola yang memicu pertanyaan tentang objektivitas proses hukum. Persepsi mengenai adanya intervensi kekuatan eksternal—baik ekonomi maupun kekuasaan—semakin menguat di tengah masyarakat.
Beberapa nama seperti Jekson Jumari Pandapotan Sihombing, Nando Saputra Gulo, serta Kennedy Santosa alias Edi Lelek menjadi bagian dari rangkaian kasus yang menuai perhatian luas. Tanpa mendahului proses hukum yang sedang berjalan, penting bagi publik untuk mencermati secara kritis setiap tahapan penanganan perkara tersebut.
Khusus dalam perkara Jekson Sihombing, dinamika yang terjadi menghadirkan sejumlah tanda tanya yang belum terjawab secara terang. Proses hukum yang masih berada pada tahap banding semestinya menjunjung tinggi asas kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap kebijakan yang diambil, termasuk terkait pemindahan yang bersangkutan, seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik untuk menghindari spekulasi yang merugikan wibawa institusi.
Sejarah hukum Indonesia telah memberikan pelajaran penting melalui kasus Sengkon dan Karta pada dekade 1980-an. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kekeliruan dalam proses penegakan hukum bukanlah hal yang mustahil. Oleh karena itu, sistem hukum harus selalu membuka ruang koreksi dan menjadikan prinsip keadilan sebagai landasan utama.
Jika hari ini muncul persepsi bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh kekuatan tertentu, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas aparat penegak hukum, melainkan juga kepercayaan publik terhadap negara hukum itu sendiri.
Situasi ini menuntut langkah konkret dari para pemegang otoritas di setiap lembaga penegak hukum. Reformasi tidak cukup berhenti pada retorika, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan integritas, transparansi, dan keberpihakan pada keadilan.
Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, setiap indikasi penyimpangan harus dijawab dengan klarifikasi yang terbuka, bukan dengan sikap diam yang justru memperkuat kecurigaan publik.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bagaimana institusi hukum merespons ujian ini. Apakah tetap berdiri tegak sebagai penjaga keadilan, atau justru kehilangan arah di tengah tekanan kepentingan.
Penegakan hukum yang berintegritas bukan sekadar harapan, melainkan fondasi utama bagi keberlangsungan negara yang berkeadilan.
Tentang Penulis:
Larshen Yunus adalah putra daerah kelahiran Pekanbaru yang telah lama aktif dalam gerakan sosial dan advokasi publik. Ia dikenal konsisten menyuarakan isu-isu penegakan hukum, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, serta aktif menulis berbagai opini kritis terkait kondisi hukum di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau.
