PEKANBARU,LIPUTANDAERAH.COM, – Dugaan keterlibatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Rokan Hulu (Rohul), Efendi Parlindungan Purba, dalam kasus perambahan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit mencuat ke publik dan memicu perhatian berbagai pihak.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, oknum aparatur sipil negara (ASN) tersebut diduga tidak hanya menguasai lahan di kawasan hutan, tetapi juga memanfaatkan nama-nama warga di Desa Gurun Panjang, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, guna melancarkan aktivitas perkebunan secara ilegal.
Sejumlah warga mengaku dirugikan akibat dugaan praktik tersebut. Salah satu yang terdampak adalah keluarga besar Sampetua Simanjuntak. Mereka menyatakan memiliki dasar hukum berupa surat keterangan dan keputusan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia terkait hak pengelolaan lahan. Namun, lahan tersebut disebut telah dikuasai tanpa izin oleh pihak lain.
Kasus ini disebut telah berlangsung cukup lama, hingga menyeret identitas warga setempat. Para korban berencana menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan tersebut ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Riau, hingga ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta.
Di sisi lain, potensi aksi unjuk rasa juga mulai mencuat. Sejumlah warga dikabarkan tengah mempersiapkan demonstrasi di depan kantor Kanwil Ditjen PAS Riau sebagai bentuk protes atas dugaan penguasaan lahan tersebut.
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus, meminta semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan proses hukum.
Ia menegaskan pentingnya dilakukan gelar perkara secara komprehensif guna memastikan kebenaran informasi yang beredar. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran yang dapat memperkeruh situasi.
“Jika nantinya terbukti, maka oknum tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip program nasional, termasuk yang berkaitan dengan pemulihan lingkungan hidup dan kehutanan,” ujarnya.
Larshen juga mengingatkan masyarakat agar tidak gegabah dalam mengambil tindakan, termasuk dalam rencana aksi demonstrasi. Ia menekankan pentingnya data dan bukti yang valid agar laporan dapat ditindaklanjuti secara hukum, termasuk kemungkinan dibawa ke Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan prinsip tabayun serta menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. Menurutnya, supremasi hukum harus menjadi landasan utama dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Sementara itu, aktivis lingkungan di Riau dilaporkan tengah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) guna memperkuat dugaan yang ada. Jika terbukti, kasus ini berpotensi masuk ke ranah pidana, khususnya terkait pelanggaran Undang-Undang Kehutanan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada yang bersangkutan masih terus dilakukan. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.<Pakcik_Bdlu.
