Makassar, Liputan daerah — Sebanyak 642 paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukkan bagi siswa SD Inpres Unggulan BTN Pemda Makassar dilaporkan ditolak dan dikembalikan ke dapur penyedia, Selasa (10/3/2026). Penolakan tersebut dilakukan pihak sekolah setelah adanya kekhawatiran terkait kelayakan menu dan kualitas makanan yang disajikan kepada para siswa.
Program MBG tersebut diketahui disuplai oleh dapur milik Yayasan Panrita Anre Celebes, yang baru beroperasi sekitar tiga bulan terakhir. Dapur tersebut disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan Andi Iwan Darmawan Aras, anggota DPR RI dari Partai Gerindra, partai yang juga menaungi Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto.
Menurut informasi yang dihimpun di lapangan, pihak sekolah menilai menu makanan yang diterima tidak selalu sesuai dengan standar gizi dan kelayakan konsumsi sebagaimana yang dianjurkan dalam program MBG. Beberapa guru bahkan mengaku menemukan kondisi buah yang dinilai kurang layak untuk dikonsumsi.
Salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekhawatirannya terhadap kesehatan para siswa.
“Kami memperhatikan beberapa kali menu yang datang kualitasnya menurun. Ada buah yang terlihat kurang baik, bahkan ada yang sudah berubah warna. Kami khawatir jika tetap diberikan kepada anak-anak justru menimbulkan masalah kesehatan,” ujarnya.
Guru tersebut juga menambahkan bahwa pihak sekolah sebenarnya telah beberapa kali mencoba berkomunikasi dengan pengelola dapur terkait evaluasi menu, namun menurutnya respons yang diterima belum maksimal.
Selain itu, pihak sekolah juga menyoroti adanya produk roti yang tidak mencantumkan label masa kedaluwarsa secara jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait standar distribusi makanan bagi siswa.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Lapangan penyedia MBG, Ahmad Noval, saat dihubungi melalui telepon WhatsApp mengaku terkejut dengan pengembalian ratusan paket MBG tersebut.
“Saya juga kaget mendengar 642 paket MBG dikembalikan oleh pihak sekolah. Kami akan segera ke lokasi untuk menanyakan langsung alasan penolakan tersebut,” katanya.
Terkait adanya dugaan menu yang tidak lengkap serta label roti yang tidak mencantumkan masa kedaluwarsa, Ahmad Noval menyatakan akan melakukan pengecekan kepada pihak penyedia atau penyuplai makanan.
Peristiwa ini diharapkan menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk Badan Gizi Nasional, sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Evaluasi terhadap standar kualitas makanan dan sistem pengawasan distribusi dinilai penting agar tujuan program pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah dapat berjalan optimal.
Sejumlah pihak juga berharap agar persoalan ini segera diklarifikasi secara terbuka oleh penyedia dapur MBG, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat serta memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada para siswa benar-benar aman, sehat, dan sesuai standar gizi yang ditetapkan.
Lp
