SIDRAP, SULSEL — Eskalasi konflik agraria di lokasi Kampung Wala, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), semakin mengkhawatirkan.
Seorang petani bernama Sudirman menjadi korban dugaan pengrusakan dan pembakaran rumah, dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp 100 juta.
Peristiwa tersebut diketahui warga pada Senin (19/1). Selain rumah yang hangus terbakar, korban juga kehilangan sejumlah barang milik pribadi, di antaranya gentong air dan perangkat tenaga surya yang turut raib dari lokasi.
✓ Papan Klaim “Lokasi Adat” Terpasang di Rumah Terbakar
Yang memicu kemarahan warga, di lokasi rumah yang terbakar ditemukan papan bertuliskan “Lokasi Adat Andi Dudi”, yang diduga dipasang oleh pihak yang mengatasnamakan dewan adat dan disebut-sebut dikoordinatori oleh Andi Dudi.
Pemasangan papan klaim tersebut dinilai sebagai bentuk penandaan sepihak atas objek tanah yang hingga saat ini masih bersengketa antara petani lokasi Kampung Wala dan PT Berdikari United Livestock (PT BULS).
✓ Korban Akan Lapor ke Polda Sulsel
Menanggapi insiden tersebut, Sudirman, selaku korban, menyatakan akan menempuh jalur hukum.
Ia didampingi tim JAMC Sulawesi Selatan untuk segera melaporkan dugaan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran ke Polda Sulsel.
Pendamping korban menilai peristiwa ini bukan sekadar konflik lahan, melainkan telah masuk ke ranah pidana murni karena menyasar harta benda dan keselamatan warga sipil.
✓ JAMC: Klaim Tanah Adat Itu Kesesatan
Koordinator JAMC Nasional, Ismail, menegaskan bahwa tindakan pembakaran, pencurian barang, hingga pemasangan papan klaim tanah adat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang serius.
“Itu jelas PMH. Apalagi mengklaim objek tersebut sebagai tanah adat, itu kesesatan berpikir,” tegas Ismail.
Menurut Ismail, secara hukum dan administratif, tidak ada dasar untuk menyebut lokasi tersebut sebagai tanah adat, karena di atas objek yang sama telah terbit dua produk hukum negara, yakni:
1. Rekomendasi Pemda Sidrap Tahun 2000, yang sah dan menegaskan bahwa lokasi Kampung Wala adalah lahan pemukiman dan pertanian masyarakat;
2. Sertifikat HGU PT BULS Tahun 2002, yang memasukkan wilayah tersebut ke dalam area HGU dan hingga kini masih disengketakan oleh petani lokasi Kampung Wala.
“Bagaimana mungkin di atas tanah yang sudah jelas status hukumnya masih disengketakan, lalu muncul klaim sepihak sebagai tanah adat? Itu tidak hanya menyesatkan, tapi berbahaya,” ujar Ismail.
✓ Konflik Berubah Arah, Warga Terancam
Peristiwa pembakaran rumah ini dinilai sebagai titik balik serius dalam konflik Kampung Wala.
Jika sebelumnya konflik berkutat pada administrasi dan klaim lahan, kini telah berubah menjadi ancaman nyata terhadap keamanan dan hak hidup petani.
Warga berharap aparat penegak hukum segera bertindak tegas untuk menghentikan aksi-aksi sepihak di lapangan, serta memastikan tidak ada lagi intimidasi maupun kekerasan terhadap petani yang mempertahankan tanah dan tempat tinggalnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Andi Dudi, kelompok yang mengatasnamakan dewan adat, maupun PT BULS belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pembakaran rumah dan klaim tanah adat tersebut.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, seluruh pihak yang disebut diberikan hak jawab. ***
