JAKARTA,LIPUTANDAERAH.COM,— Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan kembali menjadi sorotan publik. Dugaan praktik ilegal tersebut disebut terjadi dalam berbagai tahapan, mulai dari proses rekrutmen calon anggota polisi, biaya kelulusan seleksi, pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN), hingga pengurusan kenaikan pangkat dan pendidikan pengembangan kejuruan (Dikjur).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo-Gibran, menyampaikan keprihatinannya terhadap berbagai laporan masyarakat terkait dugaan praktik pungli yang dinilai telah mencoreng nama baik institusi Polri.
Menurut Larshen, apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka praktik tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai pelanggaran biasa, melainkan sudah masuk dalam kategori penyalahgunaan jabatan, tindakan koruptif, hingga pengkhianatan terhadap semangat reformasi institusi kepolisian.
“Jangan sampai proses rekrutmen, pendidikan, kenaikan pangkat hingga pengembangan karier anggota Polri dijadikan ajang transaksional oleh oknum tertentu. Ini sangat berbahaya bagi masa depan institusi dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia,” ujar Larshen Yunus dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).
Ketua KNPI Provinsi Riau itu menegaskan, praktik pungli dalam proses rekrutmen maupun pendidikan kepolisian berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Ia menjelaskan, dugaan praktik meminta atau menerima uang dengan iming-iming meluluskan peserta seleksi maupun mempercepat kenaikan pangkat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, hingga gratifikasi ilegal.
Larshen juga menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji karena jabatan.
“Kalau masih ada oknum yang menerima uang untuk meluluskan peserta seleksi, membantu pendidikan, atau memuluskan kenaikan pangkat, maka itu dapat dijerat sebagai tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Selain itu, Larshen menilai praktik semacam itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan anggota Polri menjaga kehormatan, profesionalisme, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
“Praktik pungli jelas bertentangan langsung dengan semangat profesionalisme dan integritas anggota Polri,” katanya.
Tak hanya itu, Larshen juga menyoroti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri serta Kode Etik Profesi Polri yang melarang setiap anggota melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindakan tercela.
Menurutnya, apabila dugaan pungli tersebut terbukti, maka para pelaku harus dijatuhi sanksi tegas tanpa kompromi.
“Kalau memang terbukti ada oknum yang bermain-main dengan nasib seseorang dalam proses rekrutmen dan pendidikan anggota Polri, maka harus ditindak tegas. Jangan hanya dihukum ringan atau dipindahkan jabatan,” ujarnya.
Larshen menyebut sejumlah bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, mulai dari sanksi disiplin internal, penundaan kenaikan pangkat, mutasi demosi, penempatan khusus, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), hingga proses pidana umum dan tindak pidana korupsi.
Ia bahkan menilai aset hasil pungli juga harus disita dan pelaku dijatuhi hukuman penjara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Mantan Ketua KADIN Riau itu turut mendesak Presiden bersama Tim Reformasi Polri untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap berbagai dugaan praktik pungli yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami meminta investigasi dilakukan secara independen, transparan, dan terbuka tanpa melindungi oknum tertentu. Negara tidak boleh kalah dengan mafia rekrutmen dan mafia pendidikan yang merusak masa depan generasi muda,” tegasnya.
Larshen juga mengingatkan agar reformasi di tubuh Polri tidak berhenti pada slogan semata, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret membersihkan oknum-oknum pelaku pungli dan mafia jabatan.
“Reformasi Polri harus nyata, jangan hanya jargon atau sekadar menghabiskan anggaran negara,” katanya.
Dalam keterangannya, Larshen turut mengajak masyarakat untuk berani melaporkan jika menemukan indikasi pungutan liar, praktik percaloan, maupun penyalahgunaan jabatan dalam proses rekrutmen dan pendidikan di lingkungan kepolisian.
“Kami mengimbau masyarakat jangan takut melapor apabila menemukan indikasi pungli atau praktik percaloan di institusi kepolisian,” ujarnya.
Ia menegaskan seluruh laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara serius serta diberikan perlindungan hukum yang memadai.
“Jika ada bukti, rekaman, aliran dana ataupun kesaksian masyarakat, maka harus segera diusut sampai tuntas,” kata Larshen.
Di akhir pernyataannya di kawasan Gedung Nusantara II MPR RI, Jakarta Pusat, Larshen Yunus menyampaikan keyakinannya bahwa masih banyak anggota Polri yang bekerja secara jujur dan tulus untuk masyarakat.
“Justru karena masih banyak anggota Polri yang baik, maka oknum-oknum yang merusak nama baik institusi harus segera disingkirkan dan diproses hukum seberat-beratnya,” tutupnya.<Pakcik Bedelau~
