JAKARTA,LIPUTANDAERAH.COM,– Akuisisi PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) oleh perusahaan investasi asal Singapura, Pacific Universal Investments Pte Ltd, dengan nilai transaksi mencapai Rp11,8 triliun menjadi perhatian publik dan pelaku usaha nasional.
Praktisi hukum dan kebijakan publik, Larshen Yunus, menilai langkah korporasi lintas negara tersebut menunjukkan besarnya daya tarik pasar ritel Indonesia di mata investor internasional.
Menurut Larshen, perusahaan holding berbasis di Singapura itu diketahui telah menguasai sekitar 8,47 miliar lembar saham atau setara 51 persen saham MAPI dengan harga transaksi Rp1.395 per saham.
“Dengan transaksi tersebut, pengendalian MAPI otomatis berpindah dari PT Satya Mulia Gema Gemilang kepada Group Pacific Universal Investments. Ini merupakan aksi korporasi besar yang memberi dampak signifikan terhadap pasar,” ujar Larshen Yunus melalui keterangan persnya, Jumat (2/5/2026).
Ia menjelaskan, pasca kabar akuisisi tersebut mencuat, saham MAPI langsung mengalami penguatan hingga 12,36 persen dan ditutup di level Rp1.455 per saham.
“Kapitalisasi pasar MAPI saat ini bahkan telah mencapai sekitar Rp24,15 triliun. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor terhadap prospek bisnis perusahaan tersebut masih sangat tinggi,” katanya.
Larshen juga menyoroti ekspansi bisnis MAPI yang dinilai sangat agresif di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data yang dihimpunnya, MAPI kini memiliki lebih dari 3.800 gerai yang tersebar di tujuh negara ASEAN.
Tak hanya itu, perusahaan tersebut juga mengelola ratusan gerai di Filipina dengan puluhan merek eksklusif internasional melalui sejumlah anak usaha.
“MAP Active Philippines mengelola berbagai merek global seperti Foot Locker, Planet Sports, New Balance, Converse hingga Skechers. Ini menunjukkan kekuatan jaringan bisnis mereka memang luar biasa,” ungkapnya.
Aktivis hukum dan HAM asal Pekanbaru itu turut mengapresiasi langkah regulator persaingan usaha Filipina atau Philippine Competition Commission (PCC) yang telah menyetujui aksi korporasi tersebut.
Menurutnya, keputusan PCC mencerminkan mekanisme pengawasan bisnis yang transparan dan berbasis pada kepentingan persaingan usaha sehat.
“Regulator di Filipina menilai perusahaan-perusahaan tersebut bukan pesaing langsung dan masih terdapat kompetitor lain yang mampu menjaga iklim persaingan tetap sehat. Pendekatan seperti ini layak menjadi perhatian otoritas terkait di Indonesia,” tegas Larshen.
Ia menambahkan, sistem pengawasan persaingan usaha yang jelas dan objektif sangat penting guna menjaga stabilitas investasi sekaligus melindungi kepentingan konsumen.
“Semoga otoritas terkait di tanah air juga dapat mengambil pelajaran dari pola pengawasan yang diterapkan di Filipina. Meski konsumen tetap terdampak dalam setiap aksi korporasi besar, namun jika regulasinya sehat dan transparan, dampaknya tidak akan terlalu signifikan,” pungkasnya.<Pakcik Bedelau~
