PEKANBARU,LIPUTANDAERAH.COM,— Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPC Kota Pekanbaru resmi melaporkan Ketua DPD I Provinsi Riau, , ke Ditreskrimsus Polda Riau atas dugaan penghasutan bernuansa SARA.
Laporan tersebut berkaitan dengan viralnya video keributan antara Iwan Pansa alias Iwan P alias Iwan Parkir dengan mantan Ketua DPRD Provinsi Riau sekaligus mantan Bupati Rokan Hulu, , di Wareh Kupie Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru.
Video itu kemudian ditanggapi oleh Ketua KNPI Riau, Larshen Yunus, melalui salah satu media online dengan judul “Ketua KNPI Riau Tantang Polisi Segera Tangkap Iwan P: Aksi Premanisme Kampungan Lecehkan Tokoh Melayu, Larshen Yunus: Beliau Itu Terdesak! Namanya Disebut Terima Aliran Uang Haram Kasus Korupsi Abdul Wahid” yang diterbitkan pada 30 April 2026.
Ketua BPPH MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru, , menilai terdapat dugaan narasi bernuansa SARA dalam pemberitaan tersebut.
Menurutnya, penyebutan nama “Iwan Pulungan” dianggap sebagai upaya menggiring opini bahwa Iwan Pansa berasal dari suku Batak, karena Pulungan merupakan salah satu marga Batak, lalu disandingkan dengan narasi “tokoh Melayu”.
“Menurut analisa kami, saudara Larshen Yunus mencoba membenturkan Melayu dengan pihak lain, seolah-olah Iwan P itu orang Batak dan Haji Suparman adalah tokoh Melayu,” ujar Teguh.
Ia juga menyebut pihaknya menilai informasi tersebut tidak sesuai fakta, karena menurut mereka Iwan Pansa bukan berasal dari marga Batak yang dimaksud.
Selain itu, BPPH Pemuda Pancasila menilai video yang viral tersebut tidak mengandung unsur penghinaan terhadap suku tertentu dan hanya memperlihatkan perdebatan antara beberapa pihak.
“Kami meminta aparat kepolisian bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan penghasutan bernuansa SARA,” tambahnya.
BPPH MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru diketahui telah melayangkan laporan pengaduan ke Ditreskrimsus Polda Riau pada Selasa, 5 Mei 2026.
Teguh Indarmaji mengatakan dugaan pelanggaran tersebut dinilai dapat dikaitkan dengan Pasal 28 Undang-Undang ITE sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 terkait ujaran kebencian berbasis SARA serta penyebaran informasi bohong yang berpotensi memicu keresahan publik.
Sementara itu, Sekretaris BPPH MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru, , meminta media dan tokoh organisasi lebih bijak dalam menyampaikan narasi di ruang publik.
“Sebagai tokoh pemuda dan pimpinan organisasi kemasyarakatan, seharusnya tidak menimbulkan isu yang berpotensi memicu konflik antar suku maupun lintas organisasi,” katanya.
Menanggapi laporan tersebut, memberikan respons keras. Pernyataan itu disampaikan saat dirinya berada di Lobby Park Hyatt Hotel, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).
Di hadapan kader KNPI se-Indonesia, Larshen mengaku prihatin terhadap laporan yang ditujukan kepadanya.
“Mereka menuduh saya melakukan tindakan SARA lalu melaporkan saya ke Polda Riau. Pertanyaannya, apakah mereka mengerti substansi dan konstruksi hukum terkait SARA? Kenapa ASBUN, asal bunyi seperti itu? Sungguh memalukan dan menyedihkan,” ujar Larshen.
Larshen bahkan menyebut tindakan pelaporan tersebut sebagai aksi yang “norak” dan tidak berdasar hukum.
“Sebagai kader Pemuda Pancasila saya sangat prihatin dengan kebodohan yang telah mereka ciptakan sendiri. ALFATEHAH,” katanya.
Ketua KNPI Riau itu juga mengaku akan mengambil langkah hukum balik terhadap pihak-pihak yang melaporkannya.
“Segera saya laporkan balik mereka ke Ditreskrimsus Polda Riau. Melalui tim kuasa hukum DPD KNPI Provinsi Riau, mereka juga akan kami laporkan ke organisasi advokat terkait karena membangun narasi fitnah dan pencemaran nama baik,” tegasnya.
Larshen menilai aksi tersebut justru mencoreng nama baik organisasi Pemuda Pancasila dan menyeret nama tokoh senior organisasi di Riau.
Mantan Ketua Komisariat SAPMA PP Universitas Riau itu juga menyampaikan kritik pedas terhadap pelapor.
“Sudahlah kawanku, kalian banyak belajar lagi. Kuliah yang benar, jangan kuliah malam di kampus ruko. Fahami lagi konteks Undang-Undang Pers,” sindirnya.
Larshen turut menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki persoalan pribadi dengan Iwan Pansa dan menyebut peristiwa yang terjadi hanya bentuk miskomunikasi.
“Saya pribadi tidak ada masalah dengan Bang Iwan Pansa. Beliau juga banyak jasa kepada saya. Ini semua hanya miskomunikasi saja,” katanya.
Namun demikian, Larshen menilai peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sekadar persoalan pribadi biasa.
“Haji Suparman itu tokoh yang kaya raya, punya kebun sawit ribuan hektar, ternak ribuan ekor, punya vila dan istana. Sangat beda kelasnya antara langit dan bumi,” ujar Larshen.
Hingga berita ini diterbitkan, polemik antara kedua belah pihak masih bergulir. Larshen Yunus juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan mengedepankan tabayun sebelum mengambil kesimpulan.
“Ini negara hukum. Jangan bicara soal SARA sementara mereka sendiri yang memainkan narasi itu. Tukang mencarut kok dibela,” tutup Larshen Yunus.<Pakcik Bedelau.
