SIDRAP, SULSEL — Konflik agraria di Lokasi Kampung Wala, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), kini menjelma menjadi krisis keadilan dan kemanusiaan.
Di balik sengketa administratif Hak Guna Usaha (HGU), petani kehilangan tanah, hasil panen, rasa aman, bahkan tempat tinggal.
Sorotan tajam publik pun mengarah pada sikap Bupati Sidrap yang dinilai mengabaikan rekomendasi Pemerintah Daerah Sidrap Tahun 2000—produk negara yang mengakui Lokasi Kampung Wala sebagai tanah pemukiman dan pertanian masyarakat.
• Rekomendasi Negara yang Diingkari
Rekomendasi Pemda Sidrap Tahun 2000 secara eksplisit dan tegas memerintahkan agar lokasi Kampung Wala dikeluarkan dari areal HGU.
Dokumen ini ditandatangani pejabat negara, tidak pernah dicabut, dan tidak pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan.
Secara hukum administrasi, rekomendasi tersebut sah dan mengikat.
Namun dua tahun kemudian, pada 2002, terbit Sertifikat HGU atas nama PT Berdikari United Livestock (PT BULS) yang menindih kembali Lokasi Kampung Wala.
Dalam forum resmi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidrap, peta HGU yang dipaparkan BPN menunjukkan bahwa wilayah pemukiman dan pertanian masyarakat seluas ± 2.000 hektare masuk dalam HGU PT BULS seluas ± 6.623,10 hektare.
Pendamping petani menilai hal ini sebagai error in objecto dan penyerobotan administratif—penguasaan tanah melalui dokumen negara yang lahir belakangan, bertentangan dengan pengakuan negara yang terbit lebih dahulu.
“Rekomendasi dan sertifikat sama-sama produk pemerintah. Tetapi rekomendasi Pemda Sidrap terbit lebih dulu. Secara hukum administrasi, yang lebih dulu dan belum dibatalkan tetap mengikat,” tegas Ismail, Koordinator Justice Ants Media Coalition (JAMC), di Jakarta, Jumat (23/1).
• Penguasaan Nyata Petani dan Sejarah Panjang Lokasi Kampung Wala
Kampung Wala bukan tanah kosong. Ia adalah ruang hidup yang telah ditempati masyarakat selama ratusan tahun secara de facto, dan secara de jure sejak rekomendasi tahun 2000.
Hingga hari ini, petani:
1). Membuka lahan jagung lebih dari 1.000 hektare,
2). Menanam kebun sawit sekitar 600 hektare, sebagian telah berusia belasan tahun, dan
3). Tidak pernah ada penguasaan fisik PT BULS di wilayah tersebut.
Bagi petani, klaim perusahaan murni berbasis dokumen administratif yang terbit tanpa sosialisasi, tanpa pengukuran ulang, dan tanpa penyelesaian objek yang telah diakui negara sebagai tanah masyarakat.
• Janji Bupati yang Berubah Jadi Paksaan
Ironi mencolok terjadi pada sikap kepala daerah. Dalam forum resmi di ruang kerja bupati, Bupati Sidrap secara terbuka menyatakan akan melindungi petani dan mencari solusi adil.
Namun tiga hari kemudian, tepatnya 22 Desember, dalam forum lanjutan di rumah jabatan bupati, sikap itu berubah.
Alih-alih tampil sebagai fasilitator, bupati justru bertindak sebagai eksekutor, memaksakan petani untuk berkontrak—membayar sewa lahan dan pungutan hasil pertanian—di atas tanah yang telah diakui negara sebagai milik masyarakat.
“Di satu forum janji melindungi petani, di forum berikutnya kami dipaksa berkontrak di atas tanah sendiri. Bupati telah menginjak-injak Rekomendasi,” ujar salah satu petani.
Sikap ini memantik pertanyaan publik: apakah bupati tidak memahami substansi rekomendasi negara, atau sengaja mengabaikannya?
Lebih jauh, di mana nurani pemerintah daerah ketika rakyatnya kehilangan tanah, penghidupan, dan rumah?
• Eskalasi Konflik: Dari Administrasi ke Kekerasan
Sejak Agustus 2025, konflik memasuki fase kekerasan di lapangan. Sejumlah peristiwa serius tercatat:
1). Agustus–Oktober 2025: Dugaan penghadangan truk dan perampasan-perampokan hasil jagung dan sawit ± 30 ton, tiga petani menjadi korban, kerugian ditaksir ± Rp200 juta.
2). Desember 2025-Januari 2026: Penyegelan rumah petani, alat pertanian, dan tanaman sawit. Lebih parahnya lagi Korban perampokan jagung 10 ton atas nama Awaluddin justru dilaporkan UU ITE saat melakukan re-post (posting kembali) berita Jurnalistik yang telah tayang di Media Online.
3). 16 Januari 2026: Dugaan pencurian sawit ± 9 ton, Korban A. Ismail dan Amirullah saat pemilik berada di luar daerah. Nilai kerugian sekitar ± Rp 15 juta.
4). 19 Januari 2026: Rumah Sudirman dibakar, disertai dugaan pencurian gentong air, panel surya. Rumah Rizal dicuri berupa pupuk, alat pertanian, dan benih jagung. Kerugian ditaksir ± Rp 150 juta.
5). Tahun 2011: terjadi konflik horizontal yang menelan dua nyawa dan puluhan rumah terbakar.
Seluruh peristiwa terjadi di objek yang sama: Lokasi Kampung Wala dan total kerugian ril Petani ditaksir mencapai -+ Rp 500 juta.
Petani menyebut aksi-aksi itu dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan dewan adat, yang mengklaim bertindak sebagai keamanan PT BULS—sebuah peran yang sejatinya merupakan ranah aparat negara.
• Klaim BUMN Dipatahkan Ombudsman RI
Dalam pertemuan petani dengan Ombudsman Republik Indonesia, terungkap fakta penting: PT BULS bukan BUMN karena tidak terdapat Penyertaan Modal Negara (PMN).
Juga dalam sertifikat HGU pertama tahun 1971 pemegang hak adalah perusahaan swasta PT. United Livestock (PT. ULI).
Dengan demikian, PT BULS adalah perusahaan swasta/mitra, dengan kedudukan hukum terpisah dari BUMN.
Penegasan ini mematahkan narasi yang selama ini beredar di lapangan seolah-olah perlawanan petani adalah perlawanan terhadap negara karena melawan BUMN.
Ironisnya dalam narasi publik Dewan Adat Batu sebagai bagian keamanan PT BULS yang melakukan penertiban masih menggunakan brand PT BULI.
“Mereka masih menggunakan nama PT Buli dalam narasi publik, itu jelas-jelas pembohongan publik,”
• Menuju Jalur Hukum dan Politik
Atas rangkaian peristiwa tersebut, petani Lokasi Kampung Wala memilih menempuh jalur konstitusional dengan berbagai jalur:
1). Laporan pidana di tingkat daerah dan pengaduan ke Mabes Polri,
2). Pengaduan ke Ombudsman RI dan Komnas HAM,
3). Penyampaian aspirasi dan sorotan di DPR RI.
4). Peninjauan dan pembatalan serifikat HGU PT BULS di Kementerian ATR/BPN
5). PTUN dan upaya Perdata
Petani mendesak agar pemerintah pusat melalui kementerian teknis meninjau, merevisi, atau membatalkan sertifikat HGU PT BULS seluas ± 6.623 hektare, serta melaksanakan rekomendasi Pemda Sidrap Tahun 2000 dengan mengeluarkan ± 2.000 hektare lokasi pemukiman dan pertanian masyarakat dari HGU.
• Tuntutan Sederhana Petani
Di tengah penderitaan berlapis—hasil panen dirampas, rumah disegel dan dibakar, alat produksi dihancurkan—tuntutan petani sebenarnya sederhana: negara hadir dan konsisten dengan keputusannya sendiri.
“Tanah ini sudah diakui negara sejak tahun 2000. Kami hanya ingin negara menjalankan keputusannya dan melindungi kami,” tegas perwakilan petani.
Sebelumnya dalam forum resmi disampaikan beberapa point yaitu:
1. Bahwa fase penertiban kembali akan dimulai tanggal 1 Januari dan menyebabkan hingga Sabtu 24 Januari jagung petani puluhan tidak bisa keluar dan terancam rusak.
2. Bahwa PT BULS sejak 2011 sudah tidak ada Sapi lagi, Direktur menyebut Sapinya dicuri. Tidak disebut siapa pelakunya sehingga menjadi bola liar.
3. Andi Sukri Ketua Dewan Adat Batu, mengklaim sebagai pihak keamanan PT BULS menilai Petani yang ada di objek adalah pendatang dari Bone.
Meski itu dibantah keras oleh keluarga besar Andi Megawati (Istri dari Andi Abd Rasyid-Kepala rombongan Petani Lokasi Kampung Wala). Sebab Ia sendiri dan beberapa saudaranya lahir di Kampung Wala tahun 1968 pun orang tua dan neneknya.
Demikian petani-petani utama yang ada di Lokasi juga warga lokal meski sebagian butuh ada dari Bone.
4. Bupati Sidrap mendesak Petani untuk berkontrak dengan PT BULS meski petani dengan tegas menolak dan akan menempuh jalur hukum PTUN dan Perdata.
5. Kepala BPN Sidrap menyebut sertifikat perpanjangan PT BULS selama 35 tahun berakhir 2037. Meski dinilai melanggar UUPA 1960, sebab ijin perpanjangan interval waktunya mestinya 25 tahun dan berakhir 2028.
Atas dasar itu petani dan pendamping akan mendesak Kementerian ATR/BPN meninjau, membatalkan dan merevisi Sertifikat HGU PT BULS agar Lokasi Kampung Wala -+ 2000 Ha dikeluarkan, sesuai batas-batas yang telah disurvei, disepakati oleh Bupati Parawansa dan Petani sebelum mengeluarkan rekomendasi tahun 2000.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, seluruh pihak yang disebut diberikan hak jawab. ***
