PEKANBARU,LIPUTANDAERAH.COM,– Dugaan penyimpangan dalam penanganan barang sitaan berupa rokok ilegal di lingkungan Bea Cukai Dumai kembali menjadi sorotan publik. Informasi yang beredar menyebutkan, sebagian barang sitaan berupa rokok tanpa pita cukai diduga tidak dimusnahkan sesuai prosedur, melainkan dijadikan souvenir oleh oknum internal.
Isu tersebut memicu reaksi keras dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau. Ketua DPD KNPI Riau, Larshen Yunus, menegaskan bahwa jika dugaan itu terbukti benar, maka hal tersebut merupakan pelanggaran serius yang mencederai integritas institusi negara.
“Jika benar barang sitaan rokok ilegal yang diamankan oleh negara justru dijadikan souvenir, maka itu adalah bentuk pelanggaran berat. Oknum terkait telah mencederai marwah institusi, melanggar SOP, kode etik, bahkan berpotensi masuk dalam kategori penyalahgunaan kewenangan,” tegas Larshen Yunus, Rabu (29/4/2026), di Pekanbaru.
Menurut Larshen, berdasarkan laporan Tim Satuan Tugas (Satgas) DPD KNPI Provinsi Riau, seluruh barang hasil sitaan, khususnya rokok ilegal, seharusnya dimusnahkan sesuai prosedur hukum dan ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), bukan dialihkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
Ia menyoroti bahwa selama periode 2024 hingga 2026, Bea Cukai Riau telah melakukan berbagai operasi penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dan secara resmi memusnahkan puluhan juta batang rokok ilegal sebagai bentuk komitmen penegakan hukum.
Karena itu, apabila ditemukan adanya distribusi non-prosedural terhadap barang sitaan, termasuk menjadikannya sebagai souvenir, maka hal tersebut dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), kode etik aparatur negara, serta prinsip transparansi lembaga.
“Secara hukum, barang kena cukai ilegal yang telah disita wajib diproses berdasarkan ketentuan perundang-undangan, termasuk pemusnahan atau pelelangan resmi sesuai izin negara,” ujarnya.
Larshen juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan barang bukti tidak hanya berdampak pada rusaknya citra institusi, tetapi juga berpotensi membuka ruang pidana maupun sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Ia menilai, tindakan semacam itu sangat berbahaya karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap Bea Cukai sebagai lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga penerimaan negara dan memberantas peredaran barang ilegal.
Atas dasar itu, KNPI Riau mendesak agar dilakukan audit internal secara menyeluruh terhadap penanganan barang bukti di Bea Cukai Dumai. Selain itu, pihaknya juga meminta adanya klarifikasi resmi dari humas maupun pimpinan kantor, serta penegakan sanksi tegas terhadap siapa pun yang terbukti melanggar aturan.
Tak hanya itu, Larshen juga mendorong adanya pengawasan eksternal dari aparat penegak hukum serta Kementerian Keuangan RI guna memastikan seluruh proses penindakan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Kami meminta transparansi penuh dari pimpinan Bea Cukai Dumai maupun Kanwil Bea Cukai Riau. Jangan sampai proses penindakan justru menimbulkan dugaan praktik yang mencoreng nama baik lembaga negara,” katanya.
Larshen mengajak masyarakat untuk tetap mengawal persoalan tersebut secara objektif dan menunggu langkah tegas dari pihak berwenang.
“Kasus seperti ini menjadi pengingat bahwa integritas aparat penegak hukum fiskal adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik serta stabilitas penerimaan negara dari sektor cukai,” tutupnya.<PCK,BEDELAU.
