Sidrap, Sulsel — Di tengah memanasnya konflik agraria antara petani Kampung Wala dan PT Berdikari United Livestock (PT BULS), serangan terhadap petani kini merambah ruang digital.
Salah satu komentar bernada menyudutkan petani muncul di kolom komentar akun TikTok Justice Ants Media Coalition (JAMC), yang merepost berita berjudul “HGU Dipersoalkan, Petani Dipaksa Tanda Tangan: Bupati Sidrap Dikecam.”
Akun bernama “fire yegeer”, yang oleh warga disebut memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan daerah, menuliskan pernyataan yang dinilai menyederhanakan persoalan dan menyudutkan petani Kampung Wala.
Dalam komentarnya, akun tersebut menyebut bahwa pemerintah daerah dan Forkopimda telah memfasilitasi persoalan, namun menyayangkan sikap petani yang disebut tidak mau mengakui bahwa lahan perkebunan yang mereka kelola bukan milik mereka.
Pernyataan tersebut menuai reaksi keras dari petani Kampung Wala.
Mereka menilai komentar itu menyesatkan, karena mengabaikan fakta sejarah dan dokumen resmi negara, termasuk Rekomendasi Pemda Sidrap Tahun 2000 yang secara eksplisit memerintahkan agar lokasi Kampung Wala dikeluarkan dari HGU PT BULS.
“Masalahnya bukan kami menolak hukum. Masalahnya sertifikat itu belum diuji di PTUN dan terbit mengabaikan rekomendasi negara sendiri. Tapi kami diserang seolah-olah pembangkang,” ujar salah satu perwakilan petani, Kamis (25/12).
Petani juga menilai komentar tersebut berbahaya karena menggiring opini publik seakan-akan petani adalah pihak yang keras kepala, padahal mereka justru sedang menempuh jalur hukum konstitusional, baik melalui PTUN maupun gugatan perdata.
Selain itu, petani menyesalkan munculnya komentar bernada merendahkan di ruang publik, sementara substansi konflik—cacat prosedural HGU, dugaan error in objecto, serta penahanan hasil pertanian—tidak disentuh sama sekali.
“Kalau memang pemerintah netral, seharusnya meluruskan duduk perkara, bukan membiarkan petani diserang lewat media sosial,” tegas warga.
Hingga kini, konflik agraria di lokasi Kampung Wala masih bergulir di tiga jalur hukum sekaligus: administratif (PTUN), perdata, dan pidana. Petani menegaskan bahwa selama belum ada putusan inkracht, tidak ada pihak yang bisa mengklaim kemenangan absolut atas lahan tersebut.
Masyarakat pun mengingatkan agar pejabat publik dan lingkar kekuasaan berhati-hati dalam bersikap di ruang digital, karena komentar yang meremehkan rakyat kecil justru berpotensi memperkeruh konflik sosial yang sudah sensitif. ***
