PEKANBARU,LIPUTANDAERAH.COM,– Fakta-fakta mengejutkan terungkap dalam sidang perdana dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid. Persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (26/3/2026),
membuka dugaan praktik setoran paksa bernilai miliaran rupiah yang terjadi secara sistematis di lingkungan birokrasi.
Jaksa Penuntut Umum dari KPK memaparkan, perkara ini bermula dari sebuah rapat tertutup yang digelar pada 7 April 2025 di Rumah Dinas Gubernur Riau. Dalam pertemuan tersebut,
sejumlah pejabat teknis dipanggil secara khusus tanpa diperbolehkan membawa alat komunikasi.
Situasi rapat disebut berlangsung tertutup dan penuh tekanan. Dalam forum itu, muncul pernyataan yang menegaskan adanya satu komando dalam struktur pemerintahan, disertai ancaman evaluasi hingga pencopotan jabatan bagi pihak yang tidak mengikuti arahan.
Dari sinilah, jaksa menduga awal mula praktik permintaan uang kepada sejumlah pejabat teknis di lingkungan Dinas PUPR-PKPP. Setoran disebut tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap dalam kurun April hingga November 2025.
Nilainya pun tidak kecil. Dalam persidangan diungkap, total dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp3,55 miliar. Uang tersebut diserahkan melalui beberapa jalur perantara dan disebut mengalir untuk kepentingan nonkedinasan.
Jaksa juga menegaskan bahwa pemberian uang itu terjadi bukan atas dasar sukarela, melainkan karena adanya tekanan jabatan. Para pihak yang terlibat disebut berada dalam posisi sulit karena khawatir kehilangan jabatan jika tidak memenuhi permintaan.
Kasus ini akhirnya terungkap setelah KPK melakukan penelusuran terhadap aliran dana yang mencurigakan. Proses hukum pun berlanjut hingga ke tahap persidangan, dengan sejumlah pihak turut didakwa dalam berkas terpisah.
Meski demikian, jalannya persidangan masih berada pada tahap awal. Seluruh fakta yang disampaikan merupakan bagian dari dakwaan jaksa yang akan diuji lebih lanjut dalam proses pembuktian di pengadilan.
Publik kini menunggu bagaimana proses hukum berjalan secara transparan dan adil, mengingat kasus ini menjadi sorotan luas masyarakat Riau.<PCK.Bedelau
