SIDRAP, SULSEL — Dugaan tindak pidana pencurian hasil kelapa sawit milik petani terjadi di lokasi Kampung Wala, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), yang hingga kini masih menjadi objek sengketa antara petani dan PT BULS.
Peristiwa tersebut terjadi pada 16 Januari 2026, dengan korban petani sawit A. Ismail dan Amirullah.
Petani menduga Haji Baharuddin alias H. Poli (H. Polli) sebagai pihak yang menginisiasi dan mengendalikan aksi pencurian tersebut.
• Sawit Dicuri Saat Pemilik Tidak di Tempat
Menurut keterangan korban, pencurian sawit dilakukan saat pemilik kebun berada di Bone untuk menghadiri acara pernikahan keluarga.
Dalam peristiwa itu, sekitar ± 9 ton buah kelapa sawit diambil tanpa izin pemilik, lalu dijual ke pihak lain.
“Sawit kami diambil saat kami tidak ada. Kami tidak pernah memberi izin,” ujar A. Ismail, kepada Wartawan, Jumat (23/1).
• Ambo Lala Disebut Sebagai Penadah
Dalam keterangan korban dan pendamping, Ambo Lala disebut berperan sebagai penadah atau pembeli sawit hasil pencurian.
Nilai transaksi sawit hasil pencurian tersebut diperkirakan mencapai ± Rp15.000.000.
Peran penadah ini dinilai krusial, karena tanpa adanya pembeli, tindak pidana pencurian tidak akan memperoleh manfaat ekonomi.
Secara hukum, perbuatan tersebut masuk dalam dugaan tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP.
• Uang Hasil Sawit Ditahan untuk Tekanan Kontrak
Korban mengungkapkan bahwa uang hasil penjualan sawit hasil pencurian belum diserahkan kepada pemilik kebun.
Menurut A. Ismail, dalam pertemuan langsung dengan Haji Baharuddin alias H. Poli, dirinya diberi pernyataan bahwa uang akan diberikan jika korban bersedia tunduk dan menandatangani kontrak dengan PT BULS melalui Dewan Adat.
Pernyataan tersebut diperkuat dengan rekaman suara percakapan antara A. Ismail dan Haji Baharuddin alias H. Poli, saat korban mendatangi rumah yang bersangkutan untuk meminta pertanggungjawaban. Saksi dalam pertemuan tersebut yaitu Irwandi.
Petani menilai bahwa pencurian ini bukan tindakan spontan, melainkan bagian dari pola tekanan dan intimidasi sistematis terhadap petani yang menolak berkontrak dengan PT BULS.
• Laporan ke Polda Sulsel Disiapkan
Atas peristiwa tersebut, korban menyatakan akan melaporkan dugaan tindak pidana pencurian dan penadahan ke Polda Sulawesi Selatan.
Petani akan didampingi oleh kuasa hukum dari Hb Law Firm, serta didukung oleh tim pendamping non-litigasi, yaitu:
– LSM FAAM
– JAMC Sulsel
– KNRA
Pendamping memastikan laporan akan dilengkapi dengan:
1. rekaman suara,
2. keterangan saksi, dan
3. perhitungan nilai kerugian.
“Ini sudah jelas pidana pencurian dan penadahan. Bukan lagi sekadar konflik agraria,” tegas pendamping petani.
• Hak Jawab
Hingga berita ini ditayangkan, Haji Baharuddin alias H. Poli, Ambo Lala, pihak yang mengatasnamakan dewan adat Batu, serta PT BULS belum memberikan tanggapan resmi.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, seluruh pihak yang disebut diberikan hak jawab. ***
